Ketua Bawaslu Jeneponto Enggan Dikonfirmasi, Diduga Tak Libatkan Anggota dalam Mengambil Keputusan PSU

JENEPONTO, SULSEL - Hingga saat ini, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto, Muh. Alwi sangat sulit ditemuai oleh awak media, lebih-lebih mengangkat telephone dan atau merespon chat. Padahal via handphone dalam keadaan aktif.

Media ini menyayangkan sikap Ketua Bawaslu Jeneponto yang enggan dikonfirmasi oleh awak media untuk mendapatkan pemberitaan yang berimbang dan akuntabel dalam menyajikan sebuah informasi kepada publik.

Baca juga: Lagi, Kecelakaan Maut Mobil vs Motor di Jeneponto Tewaskan 2 Orang Pengendara

Informasi dihimpun, bahwa Ketua Bawaslu Jeneponto, Muh Alwi diduga tidak pernah melibatkan anggotanya dalam mengambil sebuah keputusan terkait rekomendasi PSU (Pemungutan Suara Ulang) di sejumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Jeneponto. Seperti di TPS 02 Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke dan TPS 01 Desa Jenetallasa, Kecamatan Rumbia

Di mana, Ketua Bawaslu Jeneponto diduga sepihak tidak melibatkan anggotanya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa terkait rekomendasi untuk PSU. 

Baca juga: 8 Bulan Lakukan Penyelidikan Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi, Kejari Jeneponto Ungkap Kerugian Negara Sebesar Rp.6 Miliar

Sehingga, publik menduga bahwa rekomendasi PSU yang diterbitkan oleh jajaran Bawaslu (Panwaslu Kecamatan) di beberapa TPS tidak melalui kajian yang matang dan seolah-olah terkesan dipaksakan.

Hal inilah yang memicu massa pendukung Pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Jeneponto nomor 2, Paris Yasir dan IsIam Iskandar terpanggil untuk menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bawaslu Jeneponto pada Rabu (04/12/2024) kemarin.

Baca juga: Korupsi CSR BUMN untuk UKW, LBH Pers Indonesia Minta PWI dan Dewan Pers Dibubarkan

Ribuan massa pendukung dan simpatisan Paslon tegline PASMI DI HATI mengepung kantor Bawaslu Jeneponto, demonstran meminta klarifikasi terkait rekomendasi PSU tersebut.

Baca juga: Satgas Antimafia Bola Polri Kembali Tetapkan 2 Tersangka Pengaturan Skor di Liga 2

Salah satu Tim Paslon Nomor 2, Wawan mengatakan bahwa rekomendasi PSU di beberapa tempat sangat terkesan dipaksakan.

"Kami menduga kuat PSU ini sangat terkesan dipaksakan, " tegas Wawan dalam orasinya.

Baca juga: Jusuf Rizak ke Bareskrim Polri Lengkapi Data Korupsi Dana Hibah BUMN PWI Pusat RP.2,9 Milyar

Wawan meminta kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Jeneponto beserta jajarannya untuk menjaga integritas dan profesional dalam menjalankan UU Pemilukada tahun 2024 di Jeneponto.

"Yang kami desak di sini adalah Bawaslu harus memberikan klarifikasi yang rasional apakah PSU yang dilaksanakan di TPS 2 Boronglamu sudah berdasar perundang-undangan. Kami menduga kuat, PSU ini akan menguntungkan salah satu paslon dan melanggar aturan yang berlaku, " tegasnya.

Hal ini ungkap Wawan, dianggap penting bagi Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulsel untuk mengevaluasi kinerja pimpinan Bawaslu Jeneponto dan jajarannya.

"Kami menuntut supaya surat yang dikeluarkan oleh Bawaslu yang bersifat rekomendasi itu dianulir. Karena, kami menganggap tidak memiliki dasar yang kuat untuk melakukan PSU di Kecamatan Arungkeke, " pungkasnya. (*)